Okita.News, - SOPPENG - Kritik pedas kembali dilontarkan terhadap kinerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) 8 Soppeng-Wajo. Pegiat anti korupsi, Djusman AR, secara terbuka mempertanyakan fungsi pengawasan dan aspirasi para wakil rakyat tersebut di tengah memburuknya kondisi infrastruktur vital di daerah Soppeng. Hal tersebut diungkapkan saat diskusi disalah satu warkop di jalan Pemuda, keluarahan Botto, kecamatan Lalabata, kabupaten soppeng. Sabtu, (28/3/2026).
Sorotan utama tertuju pada ruas jalan poros Takalala-Lamuru yang menghubungkan Kabupaten Soppeng dan Wajo, hingga berlanjut ke perbatasan Kabupaten Bone. Jalan provinsi yang seharusnya menjadi nadi perekonomian warga, kini dalam kondisi memprihatinkan.
Permukaan jalan yang hancur, berlubang, dan berdebu bukan lagi hal baru, melainkan pemandangan sehari-hari yang membahayakan keselamatan pengguna jalan dan menghambat distribusi ekonomi warga.
Djusman AR menilai adanya kelalaian fatal dari anggota dewan provinsi asal Dapil 8. Menurutnya, mandat rakyat tidak hanya sekadar duduk manis di ruang ber-AC di Makassar, tetapi harus turun ke lapangan melihat realita yang dialami masyarakat.
"Anggota DPR Provinsi harus jelih, Jangan sampai rakyat yang memilih mereka terlantar sementara wakil rakyat asyik dengan urusannya sendiri. Jalan poros Takalala-Lamuru ini hancur lebur, tapi di mana suara mereka, Di mana pergulatan mereka di paripurna untuk mendesak perbaikan ini" Kecam Djusman.
Ia menekankan bahwa keberadaan anggota dewan adalah untuk menjadi corong rakyat. Jika jalan rusak sudah sedemikian parah namun tidak ada gebrakan signifikan dari wakil dapil tersebut, maka publik berhak mempertanyakan kinerja dan komitmen mereka. "Ini bukan soal proyek, ini soal nyawa dan perut rakyat yang terancam karena akses ekonomi terhambat," tegasnya.
Tidak hanya menyasar legislatif, Djusman AR juga melempar kritik tajam kepada eksekutif, khususnya Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman. Ia mendesak kepala daerah nomor satu di Sulsel itu untuk benar-benar peduli, bukan hanya saat menjelang pemilu atau saat ada kegiatan seremonial.
"Jalan provinsi adalah tanggung jawab langsung Pemprov Sulsel tidak bisa lepas tangan begitu saja, Ruas jalan dari perbatasan Wajo-Soppeng hingga masuk wilayah Bone ini kondisinya sangat memalukan. Kami minta perhatian serius, bukan janji manis yang berulang tahun tanpa realisasi," desak Djusman AR.
Kondisi jalan yang rusak parah di ruas strategis ini dinilai telah merugikan masyarakat secara materiil maupun immateriil. Jika terus dibiarkan resiko tinggi menimbulkan kecelakaan.
"Kami tidak butuh alasan teknis atau birokrasi yang berbelit. Rakyat butuh jalan layak. Jika anggota dewan dan gubernur tidak bisa menyelesaikan masalah mendasar seperti ini, untuk apa mereka dipilih?" pungkas Djusman.
.jpeg)
