Okita.News, - SOPPENG - Bupati Soppeng H. Suwardi Haseng, SE., menghadiri pelepasan distribusi bantuan produk susu untuk masyarakat di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulsel, Makassar, Senin (5/10/2026).
Suwardi hadir didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kabupaten Soppeng, Hj. A. Husniati, S.Sos., M.M.
Bantuan tersebut merupakan kerja sama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, PT Nestlé Indonesia, Pemprov Sulsel, pemerintah kabupaten/kota dan Muslimat NU Sulsel.
Sulawesi Selatan mendapat alokasi 5.000 boks atau 177.500 pcs produk susu. Bantuan itu kemudian dibagi ke 24 kabupaten/kota dengan mengacu pada kebutuhan dan data penerima yang telah diverifikasi.
Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, program tersebut berkaitan langsung dengan upaya memperkuat kualitas sumber daya manusia sejak usia dini.
“Tentu program ini sangat sejalan dengan Asta Cita Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat SDM kita, kesehatan anak-anak di daerah serta peran perempuan melalui Kementerian PPPA,” ujarnya.
Menurut Andi Sudirman, bantuan susu akan terasa berbeda bagi keluarga yang memang membutuhkan.
“Bagi kita mungkin di perkotaan atau keluarga-keluarga menengah dan mampu, itu mungkin biasa. Tetapi bagi anak-anak kita yang di desa, di perkampungan dan sebagainya, adalah sesuatu yang sangat luar biasa,” katanya.
Ia juga memastikan penerima bantuan tidak ditentukan secara umum.
“Yang mendapatkan bantuan ini by name by address. Jadi kolaborasi dari dinas PPPA di provinsi dan kabupaten/kota yang terhubung juga dengan organisasi-organisasi terkait sudah didata dan telah diverifikasi,” tambahnya.
Menteri PPPA RI Arifah Fauzi yang mengikuti kegiatan melalui daring meminta agar pemberian susu tidak berhenti pada pembagian produk.
Menurutnya, keluarga perlu mendapat penjelasan mengenai pemberian susu, sementara anak yang menjadi sasaran juga perlu dipantau. Pelayanan yang berkaitan dengan kebutuhan anak juga harus mudah dijangkau.
“Pemenuhan hak anak ini tidak mungkin dilakukan hanya pemerintah sendiri. Dunia usaha, masyarakat, keluarga, posyandu, fasilitas pelayanan kesehatan dan lain sebagainya memiliki peran,” ujarnya.
Di Soppeng, tindak lanjut distribusi akan menjadi perhatian Bupati bersama perangkat daerah dan jajaran pemerintah di tingkat kecamatan hingga desa/kelurahan. Bupati Soppeng menyatakan bantuan ini sangat bermanfaat dan nantinya akan disalurkan berdasarkan data sasaran, dengan koordinasi bersama pihak terkait agar bantuan sampai kepada penerima yang telah ditetapkan.
Selain penyaluran, pendampingan dan pemantauan menjadi bagian yang perlu diperhatikan, terutama agar bantuan tersebut benar-benar mendukung pemenuhan gizi anak dan keluarga penerima.
.jpeg)
