Okita.News, - SOPPENG - Suasana Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Kantor DPRD Kabupaten Soppeng pada Kamis, 2 April 2026, sempat memanas. Anggota DPRD Soppeng dari partai Demokrat, Haeruddin Tahang, melayangkan teguran keras kepada pihak koordinator pengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) karena dinilai mengabaikan tata krama birokrasi dan kelembagaan.
Ketegangan bermula saat terungkap bahwa pihak pengelola program MBG di Kabupaten Soppeng belum melakukan koordinasi resmi secara kelembagaan kepada DPRD. Padahal, program ini merupakan agenda penting yang menyentuh kepentingan masyarakat luas.
Koordinasi "Personal" Jadi Sorotan
Dalam forum tersebut, pihak Koordinator MBG memberikan pembelaan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi. Namun, pengakuan tersebut justru memicu kritik lebih dalam.
Koordinator MBG mengaku bahwa koordinasi selama ini dilakukan kepada Rusdiaman, anggota DPRD Kabupaten Soppeng dari Fraksi Partai Gerindra.
Mendengar hal itu, Haeruddin Tahang menegaskan bahwa komunikasi dengan individu anggota dewan tidak bisa dianggap sebagai koordinasi resmi institusi.
"Koordinasi itu harus secara kelembagaan, bukan secara pribadi atau personal. DPRD ini adalah institusi, bukan perorangan," tegas Haeruddin di ruang rapat.
Lebih lanjut, Haeruddin menyayangkan sikap pengelola MBG yang seolah-olah "memotong jalur" administrasi dengan hanya bersandar pada kedekatan personal dengan salah satu oknum anggota dewan. Menurutnya, koordinasi resmi sangat penting agar DPRD dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif.
Pihak DPRD Soppeng berharap kedepannya pihak MBG dapat memperbaiki pola komunikasi mereka agar pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan selaras dengan kebijakan daerah dan terpantau dengan baik demi berjalannya program presiden prabowo kedepan.
.jpeg)
