Okita.News, -SOPPENG, Rencana pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Soppeng Tahun 2025–2029 terpaksa ditunda. Rapat paripurna DPRD yang dijadwalkan sebagai forum pembicaraan tingkat lanjutan tersebut batal digelar karena tidak memenuhi kuorum. Minggu, (22/6/2025)
Awalnya, rapat direncanakan berlangsung pada Senin, 23 Juni 2025, pukul 09.00 WITA di ruang rapat DPRD Soppeng. Namun, secara tiba-tiba jadwal tersebut dimajukan menjadi Jumat, 20 Juni 2025. Perubahan mendadak ini diduga menjadi salah satu penyebab rendahnya tingkat kehadiran anggota dewan.
Hanya sembilan anggota DPRD yang hadir dari total keseluruhan. Yang menjadi sorotan tajam, tak satu pun anggota dari Fraksi Partai Golkar partai utama pengusung pasangan Bupati dan Wakil Bupati Soppeng hadir dalam agenda strategis tersebut. Ketidakhadiran total dari fraksi Golkar memantik polemik dan persepsi negatif di masyarakat.
Sejumlah kalangan menilai absennya Fraksi Golkar mencerminkan lemahnya komitmen dalam menjalankan fungsi legislatif secara bertanggung jawab, khususnya dalam mendukung program-program prioritas yang mereka usung saat Pilkada. Kejadian ini bahkan dianggap berpotensi mengganggu sinergitas antara legislatif dan eksekutif, serta menunda arah pembangunan daerah lima tahun ke depan.
Menanggapi situasi tersebut, Presidium Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) Majelis Daerah Kabupaten Soppeng, A. Akbar, angkat bicara. Ia mengingatkan koalisi partai pengusung pasangan SUKSES (akronim dari nama Bupati dan Wakil Bupati Soppeng) tentang tanggung jawab moral atas rekomendasi B1KWK yang telah mereka keluarkan saat Pilkada lalu.
“Rekomendasi B1KWK kemarin yang diberikan kepada pasangan SUKSES bukan hanya bersifat administratif untuk mendaftar ke KPU atau sekadar alat kampanye. Ada hal substansial yang harus dipahami secara moral. Koalisi seharusnya menjadi narasumber pembela dan pengawal setiap program SUKSES di forum DPRD, bukan malah mempertontonkan kekisruhan di publik seperti tertundanya pembahasan RPJMD karena ketidakhadiran fraksi Golkar tanpa alasan administratif yang jelas,” tegas A. Akbar.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Fraksi Golkar DPRD Soppeng terkait ketidakhadiran mereka dalam rapat paripurna tersebut. Masyarakat kini menantikan kejelasan sikap serta solusi konkret agar pembahasan RPJMD 2025–2029 dapat segera dilanjutkan demi kepentingan pembangunan Kabupaten Soppeng secara menyeluruh.
Editor: Sahar
.jpeg)
