Okita.News, - SOPPENG - Program unggulan Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng melalui skema Universal Health Coverage (UHC) yang menjanjikan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat, diduga tidak berjalan sebagaimana mestinya di lapangan. Dugaan tersebut mencuat dari keluhan keluarga pasien di Puskesmas Takalala, Kecamatan Marioriwawo.
Seorang keluarga pasien berinisial AM mengaku kecewa terhadap pelayanan yang diterima saat menjalani perawatan di Puskesmas Takalala, Rabu (18/3/2026). Pasalnya, saat hendak pulang, pihak puskesmas justru menagih sejumlah biaya, padahal pasien tersebut telah terdaftar sebagai peserta BPJS gratis yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng.
AS, anak dari pasien AM, mengungkapkan bahwa dirinya telah mengurus kepesertaan BPJS orang tuanya melalui Dinas Sosial Kabupaten Soppeng dan dinyatakan telah aktif. Namun, hal itu tidak sejalan dengan perlakuan yang diterima di fasilitas kesehatan di Puskesmas Takalala.
“Saya sudah urus BPJS orang tua saya di Dinas Sosial, dan sudah dinyatakan aktif. Tapi tetap saja kami diminta membayar biaya perawatan,” ungkap AS dengan nada kecewa.
Saat dikonfirmasi, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Soppeng, Taufik Ramli, S.TP., MM., membenarkan bahwa kepesertaan BPJS pasien yang dimaksud telah aktif sesuai prosedur.
“Iya benar sudah aktif, kami sudah membantu masyarakat yang membutuhkan sesuai prosedur,” jelasnya.
Hal senada juga disampaikan oleh Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, Evinuddin. Ia menegaskan bahwa pasien dengan BPJS aktif seharusnya tidak dikenakan biaya pelayanan.
“Seharusnya gratis, setelah BPJS-nya aktif,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, Kepala Puskesmas Takalala, Ainuddin, S.Kep., Ns., belum memberikan klarifikasi. Upaya konfirmasi yang dilakukan awak media melalui telepon dan pesan WhatsApp tidak mendapat tanggapan.
Keluarga pasien berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng segera melakukan evaluasi terhadap sistem administrasi dan pelayanan di Puskesmas Takalala agar kejadian serupa tidak kembali terulang.
“Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang mengalami hal seperti kami,” tutup AS.
Penulis: Sahar
.jpeg)
