Okita.News, - SOPPENG - Isu yang beredar luas di tengah masyarakat terkait adanya pencopotan paksa terhadap sejumlah Kepala Dinas (Kadis) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng akhirnya mendapat klarifikasi resmi dari pemerintah daerah.
Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah Kabupaten Soppeng, Andi Haeruddin, menegaskan bahwa informasi yang menyebut empat kepala dinas diberhentikan atau dicopot dari jabatannya adalah tidak benar.
Pernyataan tersebut disampaikan Andi Haeruddin saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Rabu (24/6/2026).
Menurutnya, perubahan jabatan yang terjadi belakangan ini bukanlah bentuk sanksi ataupun hasil evaluasi yang berujung pada pemberhentian. Pergeseran tersebut murni karena adanya permohonan pengunduran diri yang diajukan secara pribadi oleh pejabat yang bersangkutan.
"Yang benar, ada yang mengundurkan diri secara pribadi. Jadi tidak ada pencopotan seperti yang berkembang di masyarakat," tegas Andi Haeruddin.
Ia menjelaskan bahwa keputusan tersebut lahir dari pertimbangan pribadi masing-masing pejabat dan telah melalui mekanisme administrasi yang berlaku. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.
Lebih lanjut, Andi Haeruddin menegaskan bahwa roda pemerintahan di Kabupaten Soppeng tetap berjalan normal dan pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu oleh adanya pergantian pejabat tersebut.
"Yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri secara pribadi. Keputusan tersebut murni atas keinginan mereka sendiri, bukan akibat tekanan atau evaluasi pemberhentian," ujarnya di sela-sela sidak di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Soppeng.
Klarifikasi ini sekaligus menjadi jawaban atas berbagai spekulasi yang berkembang dalam beberapa hari terakhir. Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap masyarakat dapat menyaring informasi dengan bijak dan mengedepankan sumber resmi agar tidak terjebak pada kabar yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Dengan adanya penegasan dari Plt Sekda, isu pencopotan sejumlah kepala dinas yang sempat menjadi perbincangan publik dipastikan tidak memiliki dasar yang benar, melainkan merupakan pengunduran diri yang dilakukan atas kemauan pribadi pejabat terkait.

