Okita.News, - SOPPENG - Bupati Soppeng, H. Suwardi Haseng, SE, memberikan ultimatum kepada pelaksana pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 64 Kabupaten Soppeng untuk mempercepat penyelesaian proyek dengan menerapkan sistem kerja 24 jam dalam dua shift. Penegasan tersebut disampaikan saat meninjau langsung progres pembangunan bersama tim dari Kementerian Sosial RI, Senin (13/7/2026).
Dalam peninjauan itu, Bupati didampingi Plt Sekretaris Daerah Andi Haeruddin, Kepala Dinas Sosial Taufiq Ramli, SSTP., MM, serta Kepala Sekolah SRT 64 Soppeng, Arni Erjillah, S.Pd., Gr.
Suwardi menegaskan bahwa percepatan pembangunan menjadi prioritas agar fasilitas utama Sekolah Rakyat dapat segera difungsikan sesuai target nasional. Ia meminta pelaksana proyek mengoptimalkan tenaga kerja dengan sistem dua shift sehingga aktivitas pembangunan berlangsung tanpa henti.
"Progres pembangunan harus dikebut. Saya ingin pekerjaan berjalan selama 24 jam agar target yang telah ditetapkan bisa tercapai," tegas Suwardi.
Tak hanya memberikan instruksi, Bupati juga memastikan akan turun langsung ke lokasi setiap dua hari sekali untuk memantau perkembangan proyek. Menurutnya, pengawasan rutin diperlukan agar komitmen kerja 24 jam benar-benar dijalankan oleh pihak pelaksana.
Meski pembangunan kawasan sekolah secara keseluruhan belum rampung, Pemerintah Kabupaten Soppeng menargetkan sejumlah fasilitas prioritas sudah dapat digunakan pada 31 Juli 2026, bertepatan dengan dimulainya operasional Sekolah Rakyat secara serentak di 62 kabupaten/kota di Indonesia.
Fasilitas yang ditargetkan selesai meliputi dua asrama siswa, dua asrama guru, ruang kelas, masjid, gedung serbaguna, kantin, serta dapur. Adapun pembangunan bangunan lainnya akan tetap dilanjutkan setelah seluruh aspek keselamatan dan keamanan dipastikan terpenuhi.
Suwardi menekankan bahwa keselamatan, keamanan, dan kenyamanan peserta didik menjadi hal yang tidak bisa ditawar. Karena itu, meskipun sebagian pekerjaan konstruksi masih berlangsung, area yang akan digunakan siswa harus benar-benar aman dan layak huni.
Dampak dari belum fungsionalnya sejumlah fasilitas utama, pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) yang semula dijadwalkan pada 14 Juli 2026 terpaksa ditunda.
Pemerintah Kabupaten Soppeng kini menargetkan MPLS digelar pada 31 Juli 2026 sesuai pedoman dari Kementerian Sosial RI.
Sebanyak 370 peserta didik akan mengikuti kegiatan tersebut, terdiri atas 270 siswa baru dan 100 siswa existing. Rangkaian MPLS akan diisi dengan Cek Kesehatan Gratis (CKG), DNA Talent, tes psikologi, serta berbagai penampilan dari siswa existing sebagai bentuk penyambutan bagi peserta didik baru.
Dengan percepatan pembangunan melalui sistem kerja 24 jam, Pemerintah Kabupaten Soppeng berharap seluruh fasilitas prioritas dapat segera difungsikan sehingga operasional Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 berjalan sesuai target dan memberikan layanan pendidikan yang aman, nyaman, serta berkualitas bagi para siswa.
.jpeg)
