Okita.News, SOPPENG - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kabupaten Soppeng menyatakan setuju terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Senin, (12/10/2026).
Persetujuan tersebut disampaikan dalam pemandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan Hj. Andi Wahda Adam, S.E., dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Soppeng.
Meski menyatakan persetujuan, Fraksi Golkar memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi penting kepada Pemerintah Kabupaten Soppeng, terutama terkait kemandirian fiskal, efektivitas belanja daerah, konsistensi program pembangunan, serta perlindungan sektor pertanian menghadapi potensi El Nino dan kemarau panjang pada 2027.
Berdasarkan penyampaian pemerintah daerah, pendapatan Kabupaten Soppeng pada 2027 ditargetkan mencapai Rp949,88 miliar. Angka tersebut terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp206,76 miliar dan pendapatan transfer sebesar Rp743,12 miliar.
Dengan komposisi tersebut, pendapatan transfer masih mendominasi sekitar 78,2 persen dari total pendapatan daerah.
Fraksi Golkar menilai kondisi ini menunjukkan perlunya langkah konkret untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah didorong meninggalkan pola kerja rutin dan pasif dengan menyusun strategi peningkatan PAD yang progresif dan terukur.
Upaya tersebut dapat dilakukan melalui optimalisasi pajak dan retribusi, pemanfaatan aset daerah, penguatan sektor ekonomi produktif, serta perbaikan tata kelola pendapatan tanpa membebani masyarakat kecil dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain pendapatan, Fraksi Golkar juga menyoroti alokasi belanja daerah sebesar Rp928,84 miliar. Anggaran tersebut dinilai harus diarahkan pada program yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Penganggaran, menurut Fraksi Golkar, perlu menghindari pemborosan, tumpang tindih program, serta kegiatan yang manfaat dan hasilnya tidak dapat diukur secara jelas.
Potensi Kabupaten Soppeng di sektor pertanian, peternakan, dan UMKM juga harus menjadi dasar dalam menentukan arah belanja daerah.
Anggaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas, membuka lapangan kerja, memperkuat rantai pemasaran, meningkatkan nilai tambah ekonomi lokal, serta melindungi kelompok masyarakat rentan.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa APBD 2027 harus menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan visi “Soppeng Setara: Soppeng Sehat, Maju, dan Berdaya Saing Berbasis Agropolitan.”
Visi tersebut, Fraksi Golkar, tidak boleh berhenti sebagai slogan atau narasi dalam dokumen perencanaan, tetapi harus diterjemahkan ke dalam program prioritas, alokasi anggaran, target kinerja, dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Karena itu, hubungan antara visi dan misi kepala daerah, sasaran RPJMD, program dalam RKPD, perangkat daerah penanggung jawab, indikator kinerja, serta alokasi APBD 2027 harus jelas dan dapat ditelusuri.
Setiap program dan kegiatan juga wajib memiliki sasaran spesifik, indikator yang terukur, target capaian yang realistis, lokasi pelaksanaan, kelompok penerima manfaat yang jelas, serta kebutuhan anggaran yang rasional.
Fraksi Golkar turut menekankan pentingnya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Capaian RPJMD harus menjadi dasar dalam menetapkan prioritas APBD 2027, disertai evaluasi menyeluruh terhadap hasil pembangunan sebelumnya.
Pemerintah daerah juga diminta menjelaskan kontribusi setiap program prioritas terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan angka kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, serta peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Di sektor pertanian, Fraksi Golkar secara khusus meminta pemerintah daerah mengantisipasi potensi El Nino dan kemarau panjang pada 2027 yang dapat mengancam produktivitas pertanian.
Langkah antisipasi tersebut meliputi pemetaan wilayah rawan kekeringan, perbaikan jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, serta perlindungan petani dari risiko penurunan produksi hingga gagal panen.
Fraksi Golkar menegaskan bahwa mitigasi kekeringan harus menjadi bagian dari prioritas pembangunan berbasis agropolitan, bukan sekadar respons darurat setelah kerugian terjadi.
Menurut Fraksi Golkar, apabila sektor pertanian menjadi fondasi ekonomi Kabupaten Soppeng, maka komitmen perlindungan terhadap petani harus dibuktikan melalui kebijakan anggaran yang konkret, terukur, dan tepat sasaran.
Berdasarkan berbagai catatan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar DPRD Kabupaten Soppeng akhirnya menyatakan setuju terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2027 untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Persetujuan itu juga disertai penegasan agar pembahasan tetap mengacu pada Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati bersama, serta berpedoman pada ketentuan yang berlaku.
Fraksi Golkar berharap pembahasan lanjutan APBD 2027 dapat menghasilkan kebijakan anggaran yang berpihak pada kepentingan masyarakat, memperkuat kemandirian fiskal, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong kemajuan Kabupaten Soppeng.
Dengan demikian, persetujuan terhadap Ranperda APBD 2027 tersebut menjadi langkah awal yang harus diikuti dengan penganggaran yang terukur, pelaksanaan program yang efektif, serta pertanggungjawaban atas hasil pembangunan yang nyata bagi masyarakat.
.jpeg)
